Anggaran Dipangkas

Kepala Satpol PP Makassar Marimin Tahir mengadu ke Komisi A DPRD Makassar kemarin.Hal itu terkait keputusan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) yang memangkas usulan penambahan anggaran di APBD Perubahan 2010.

Aspirasi Marimin Tahir hanya diterima dua anggota Komisi A,Kartini E Galung dari Gerindra dan Abd Rauf Rahman dari PAN. Menurut Rauf Rahman, hal mendasar yang dikeluhkan menyangkut dana tambahan kesejahteraan 342 tenaga honorer dari 401 personelnya. Selama ini mereka hanya mendapat upah sekitar Rp500.000 untuk gaji pokok dan Rp200.000 untuk dana operasional serta lauk pauk.

“Dalam APBD Perubahan yang dialokasikan Bappeda Rp4 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp2 miliar untuk membayar operasional pegawai dan ini tidak cukup ,”ungkap Abd Rauf. Politikus PAN Makassar ini mengungkapkan, jumlah tambahan yang dibutuhkan tidak dirinci.

Hanya, Kasatpol PP berencana menaikkan upah tenaga honorernya mengacu pada upah minimum kota (UMK) Makassar sekitar Rp900.000 per orang. Tak hanya itu, ketersediaan kendaraan dinas (randis) Satpol PP juga sangat minim. ”Sikap Bappeda yang mencoret dana operasional Satpol PP sangat disayangkan karena persoalan itu tidak bisa dipandang enteng,”ujarnya.

Untuk itu, Rauf Rahman berjanji akan memperjuangkan penambahan dana itu, terutama kalau dibahas internal di Komisi A. Sementara itu, Kepala Satpol PP Marimin Tahir yang hendak dikonfirmasi, enggan mengangkat teleponnya. Pesan singkat yang dikirim SINDO juga tak berbalas.

Kepala Bappeda Idris Patarai mengakui memangkas usulan penambahan dana di Satpol PP. Hanya dia tidak mengetahui besarannya dengan pertimbangan sesuai kebijakan umum anggaran (KUA) untuk APBD Perubahan berorientasi pada pelayanan dasar. “Jadi, hal-hal yang tidak terkait pelayanan dasar tentu dipangkas untuk disesuaikan dengan KUA,”tuturnya.