Sistem pembuangan air (drainase) di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, mendesak untuk dibenahi.Pasalnya, setiap hujan mengguyur kawasan airport, tumpahan air kerap menggenangi runway dan apron.

Sebab drainase bandara, tidak sanggup untuk menampung debit air hujan.Terakhir, dua hari lalu, basement dan ruang tunggu bandara mengalami banjir lokal setinggi lima centimeter akibat kebocoran pada talang penampung air. General Manager PT Angkasa Pura I Purwanto mengakui, jika sistem drainase dan kolam di Bandara, sudah tidak cukup untuk menampung debit air. Empat pompa air dengan kekuatan 15 PK yang difungsikan setiap turun hujan, tidak mampu berfungsi maksimal. “Meski ada empat pompa,tapi ternyata saluran pembuangannya sudah penuh.Makanya,terjadi genangan pada apron bandara.

Selain itu, untuk antisipasi sementara, disiapkan dua pompa portabledengan saluran pembuangan yang berbeda,” jelasnya kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin,kemarin. Syahrul melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke bandara terkait kejadian banjir pada ruang tunggu bandar, Jumat (17/9) lalu. Syahrul yang didampingi Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Masykur Sulthan lebih banyak berdiskusi dengan Presiden Direktur PT Angkasa Pura I Hakamuddin Jamal dan GM PT Angkasa Pura I Purwanto, mengenai penyebab banjir. Kepada Gubernur, Purwanto menjelaskan, penyebab banjir adalah curah hujan yang cukup tinggi dan mengakibatkan meluapnya saluran pembuangan bandara.

Purwanto juga membantah jika kejadian tersebut mengakibatkan adanya pesawat yang delay atau menunda penerbangan. Menurutnya, adanya sejumlah penerbangan yang ditunda atau delay, lebih pada pertimbangan keselamatan. Pasalnya, jarak pandang hanya sekitar 1.500 meter dari yang seharusnya 5.000 meter. “Pembenahan drainase bandara sudah masuk dalam schedule. Manajemen akan melakukan redesain ulang saluran drainase bandara. Tapi karena ada kejadian luar biasa, program ini akan dipercepat,”katanya. Presiden Direktur PT Angkasa Pura I Hakamuddin Jamal menambahkan, untuk pembenahan bandara, disiapkan anggaran Rp28 miliar termasuk untuk redesain drainase.

Pembenahan juga akan dilakukan pada talang air dan pembuatan elevator pada basement. Selain itu,toilet yang kerap dikeluhkan jorok serta sound system yang tidak mampu berfungsi maksimal, juga menjadi prioritas pembenahan. “Dibutuhkan anggaran Rp28 miliar untuk melakukan pembenahan pada seluruh bagian seperti pembuangan, toilet, dan ruang tunggu penumpang,” tukasnya. Sementara itu, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, masalah yang terjadi pada Bandara Internasional Sultan Hasanuddin berpotensi mendapat sorotan nasional. Oleh karena itu,sangat disayangkan jika terjadi masalah yang bisa mengganggu arus penerbangan.

“Ini adalah bandara paling megah di luar Jawa dan menggunakan dana APBN sehingga jika bermasalah bisa mengundang sorotan dari pusat. Jadi sebisa mungkin, harus ada antisipasi jangan sampai kejadian serupa terulang,” tandasnya.

Petugas Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) Tamalate melumpuhkan Wawan, 22, warga Dusun Parangbanua Kabupaten Gowa dengan timah panas setelah berupaya melawan saat disergap di Jalan Metro Tanjung Bunga, dini hari kemarin.

Jufri yang juga buronan Polsekta Tamalate sejak sebulan terakhir ini disinyalir terlibat sejumlah kasus penodongan dan penjambretan di sepanjang Jalan Metro Tanjung Bunga. Pria bertubuh ceking ini tertembus peluru tajam petugas pada bagian lutut kanan, serta dua butir peluru bersarang di pergelangan kaki kanannya. Hingga malam kemarin, pria bertato ini masih menjalani perawatan intensif di Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit (RS) Bhayangkara Makassar dengan penjagaan ketat petugas kepolisian. Kapolsekta Tamalate AKP Suaeb Madjid mengungkapkan, sejak sebulan terakhir, tersangka telah beraksi sebanyak empat kali terhadap pengunjung Metro Tanjung Bunga.

Sedangkan satu rekannya yang lain, dinyatakan masih buron. “Dia sempat melawan menggunakan badik saat hendak ditangkap. Kami lalu lepaskan tembakan peringatan dan tidak digubris, akhirnya kita terpaksa menembaknya,” tuturnya kepada SINDO kemarin. Informasi yang dihimpun menyebutkan, penangkapan sekitar pukul 02.00 Wita ini bermula saat belasan petugas Unit Reskrim dan Intelkam Polsekta Tamalate menggelar patroli di Jalan Metro Tanjung Bunga. Di tengah perjalanan, petugas melihat sebuah motor Honda Beat berwarna putih yang diduga kerap dipakai dalam aksi jambret. Polisi pun melakukan sempat melakukan kejar-kejaran dengan dua orang pengemudi motor tersebut. “Wawan baru menyerah setelah kita lumpuhkan dengan senjata api.

Sedangkan satu rekannya yang berinisial RZ berhasil meloloskan diri masuk ke rawa-rawa,” aku mantan Kapolsekta Makassar ini. Dari lokasi kejadian, petugas menyita dua bilah senjata tajam jenis badik yang dipakai melawan petugas, satu unit sepeda motor Honda Beat, serta tiga buah ponsel yang diduga hasil dari aksinya menjambret. Kanit Reskrim Polsekta Tamalate Iptu Ahmad Canggi menambahkan, sejak sebulan terakhir, aksi kasus penodongan dan jambret di Jalan Metro Tanjung Bunga mengalami peningkatan yang signifikan.

Selain karena merupakan lokasi yang sepi, kurangnya sarana penerangan membuat lokasi tersebut menjadi sarang empuk bagi penjahat. Untuk jaringan pelaku yang berhasil dibongkar tersebut, lanjut Ahmad,mereka biasa mengintai para kaum hawa yang mengendarai sepeda motor, serta pasangan muda-mudi yang memakai Jalan Metro Tanjung Bunga sebagai lokasi berakhir pekan untuk memadu kasih.

Kepala Satpol PP Makassar Marimin Tahir mengadu ke Komisi A DPRD Makassar kemarin.Hal itu terkait keputusan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) yang memangkas usulan penambahan anggaran di APBD Perubahan 2010.

Aspirasi Marimin Tahir hanya diterima dua anggota Komisi A,Kartini E Galung dari Gerindra dan Abd Rauf Rahman dari PAN. Menurut Rauf Rahman, hal mendasar yang dikeluhkan menyangkut dana tambahan kesejahteraan 342 tenaga honorer dari 401 personelnya. Selama ini mereka hanya mendapat upah sekitar Rp500.000 untuk gaji pokok dan Rp200.000 untuk dana operasional serta lauk pauk.

“Dalam APBD Perubahan yang dialokasikan Bappeda Rp4 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp2 miliar untuk membayar operasional pegawai dan ini tidak cukup ,”ungkap Abd Rauf. Politikus PAN Makassar ini mengungkapkan, jumlah tambahan yang dibutuhkan tidak dirinci.

Hanya, Kasatpol PP berencana menaikkan upah tenaga honorernya mengacu pada upah minimum kota (UMK) Makassar sekitar Rp900.000 per orang. Tak hanya itu, ketersediaan kendaraan dinas (randis) Satpol PP juga sangat minim. ”Sikap Bappeda yang mencoret dana operasional Satpol PP sangat disayangkan karena persoalan itu tidak bisa dipandang enteng,”ujarnya.

Untuk itu, Rauf Rahman berjanji akan memperjuangkan penambahan dana itu, terutama kalau dibahas internal di Komisi A. Sementara itu, Kepala Satpol PP Marimin Tahir yang hendak dikonfirmasi, enggan mengangkat teleponnya. Pesan singkat yang dikirim SINDO juga tak berbalas.

Kepala Bappeda Idris Patarai mengakui memangkas usulan penambahan dana di Satpol PP. Hanya dia tidak mengetahui besarannya dengan pertimbangan sesuai kebijakan umum anggaran (KUA) untuk APBD Perubahan berorientasi pada pelayanan dasar. “Jadi, hal-hal yang tidak terkait pelayanan dasar tentu dipangkas untuk disesuaikan dengan KUA,”tuturnya.